SUMENEP, UNIJA - Isu mengenai kebudayaan Indonesia yang diklaim negara lain menjadi perhatian serius pihak terkait di Sumenep. Buktinya, Pemkab Sumenep melalui Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) bersama Sentra Hak Kekayaan Intelektual Universitas Wiraraja (HKI Unija) mendaftarkan seni dan budaya di Kabupaten Sumenep.
Kepedulian Disparbudpora dan Unija terhadap seni dan budaya lokal di Sumenep dibuktikan dalam penyerahan sertifikat secara simbolis oleh Rektor Unija Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH kepada Kepala Disparbudpora Drs. Bambang Irianto, M.Si di Ruang Rektor Unija, 4 Juni 2021.
Selain Sjaifurrachman dan Bambang Irianto, pertemuan tersebut juga didampingi petugas terkait dari Disparbudpora dan dari Kampus Cemara. Seremonial itu berlangsung sekitar satu jam sejak pukul 10.00.
"Kami sangat mendukung program-program pemerintah untuk melestarikan dan mendaftarkan segala bentuk kesenian dan kebudayaan Kabupaten Sumenep," kata Rektor Unija Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH dalam prosesi penyerahan sertifikat secara simbolis.
Pada kesempatan itu, Sjaifurrachman menyerahkan enam sertifikat hak atas kekayaan intelektual komunal (KIK) yang terbagi menjadi 4 sertifikat untuk kategori Ekspresi Budaya Tradisional, yaitu Tari Muang Sangkal, Seni Sintung Sumenep, Tong Tong Sumenep, dan Topeng Dhalang. Sedangkan dua sertifikat lainnya untuk kategori Pengetahuan Tradisional, antara lain Cake Sumenep dan Kaldu Kokot Sumenep.
Kepala Sentra HKI Unija Edy Purwanto, SE., M.Sc mengatakan, kegiatan pendampingan pengurusan KIK itu merupakan bentuk kepedulian dan komitmen Unija dalam memberikan perlindungan hukum atas kesenian dan kebudayaan khususnya di Sumenep. Kesenian dan kebudayaan yang dimiliki kabupaten ujung timur Madura membutuhkan perhatian serius.
"Mengingat Kabupaten Sumenep memiliki banyak sekali kesenian dan kebudayaan yang berpotensi untuk ditampilkan di setiap acara. Tentunya, kebudayaan itu dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Sumenep," katanya.
Sementara, Kepala LPPM Unija Dr. Anik Anekawati, M.Si mengungkapkan, penyerahan sertifikat itu tentu akan memberikan kepastian hukum atas kesenian dan kebudayaan yang dimiliki oleh Kabupaten Sumenep. (humas/nji).
