PEMAKAIAN MATERAI 3.000 DAN 6.000 SELAMA MASA TRANSISI
Dosen FH Unija Akhmad Faizal Rizani, S.H., M.Kn

PEMAKAIAN MATERAI 3.000 DAN 6.000 SELAMA MASA TRANSISI

TARIF baru meterai sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, di dalam Pasal 1 pada Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan bea materai adalah pajak atas dokumen, pada Undang-Undang baru tersebut terdapat 32 pasal yang mengatur tentang beamaterai yang mengakomodasi tidak hanya dokumen fisik dalam bentuk kertas akan tetapi juga mengenai dokumen digital, perubahan Undang-Undang tentang Bea Meterai diperlukan lantaran pajak atas dokumen berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang.

Sejak dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sebagaimana yang dituang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang sudah mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021, maka Berdasarkan Pasal 28 UU Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai pada Ketentuan Peralihan, materai yang lama yakni meterai Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) dan Rp 6.000 (enam ribu rupiah) masih bisa digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan syarat jika ingin menggunakan kedua meterai tadi, yakni nilainya minimal Rp 9.000 (sembilan ribu rupiah) atau maksimal Rp.12.000 (dua belas ribu rupiah).

Di kalangan masyarakat baik itu pengusaha maupun notaris dan PPAT yang sering menggunakan materai beredar informasi selebaran digital pada media sosial baik itu di Facebook, Twiter, Instagram maupun di group WhatsApp mengenai beberapa cara penempelan meterai dikategorikan benar atau bisa diterima secara legal dan ada yang dianggap salah, meskipun sebenarnya fungsi meterai adalah sebagai pengenaan pajak atas dokumen tertentu, sehingga materai tidak menjadi hal penentu atas sah atau tidaknya suatu perjanjian.

Sementara itu cara menempel meterai yang beredar masih terjadi pro dan kontra agar bisa diterima sebagai dokumen resmi, padahal waktu itu belum ada aturan pelaksana tentang tata cara penempelan materai, untuk memberikan kepastian hukum dalam penentuan keabsahan cara menempel materai, kami mencari banyak refrensi untuk menemukan aturan yang baru mengenai pengaturan materai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat akan menempel meterai, diantaranya posisi menempel, juga posisi tanda tangan dan/atau cap resmi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor : 4/PMK.03/2021, tanggal 19 Januari 2021, Tentang Pembayaran Bea Materai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Materai Tempel, Materai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Materai, Serta Pemateraian Kemudian.

Berikut tata cara pemakaian meterai Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) dan Rp.6.000 (enam ribu rupiah) yang bisa diterima untuk dokumen resmi dengan beberapa yang perlu diperhatikan sebagai berikut : 

  1. Menggunakan meterai tempel yang sah dan berlaku, serta belum pernah dipakai untuk pembayaran Bea Meterai atas suatu Dokumen;
  2. Materai tempel direkatkan pada dokumen paling sedikit dengan nilai Rp.9.000,- (Sembilan ribu rupiah) atau dengan nilai Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah);
  3. Materai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak ditempat tanda tangan yang akan dibubuhkan dan tidak boleh tumpang tindih antara materai satu dengan materai yang lain untuk melihat apakah ada cacat pada materai;
  4. Tanda tangan dibubuhkan sebagian diatas kertas dan sebagian diatas semua materai tempel disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukannya penandatangan; 
  5. Apabila ada Cap/stempel sifatnya opsional pilihan tergantung kebutuhan atau karena jabatan.

Sedangkan untuk obyek bea materai dikenakan atas :

  1. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; meliputi:
  1. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;
  2. Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
  3. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
  4. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  5. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  6. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
  7. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; dan
  8. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
  1. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.(*)